Walikota Maidi ketika memberi pengarahan dalam acara sosialisasi persiapan Musrembang untuk serap aspirasi warga
MADIUN, SINYALINDONESIA – Pembangunan wajib disegerakan. Karenanya, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mempercepat pembangunan di daerah. Kendati tahun anggaran 2021 belum berjalan, perencanaan untuk tahun anggaran 2022 sudah mulai mengemuka. Salah satunya, melalui sosialisasi petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan dan kecamatan yang digelar Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun Maidi membuka gelaran sosialisasi petunjuk Musrenbang untuk Kecamatan Kartoharjo, Senin (21/12) malam. Sebelumnya, kegiatan serupa juga mengemuka untuk lingkup Kecamatan Taman.
Salah satu warga ketika menyampaikan aspirasinya kepada walikota Maidi
Berbagai usulan juga mengemuka. Setidaknya, terdapat 26 usulan dari 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Di antaranya, pembangunan saluran untuk masalah banjir, jambanisasi dan rumah tidak layak huni, penerangan jalan umum, pembangunan jalan usaha tani hingga masalah stunting. Wali Kota Maidi menyebut semua usulan harus terealisasikan.
‘’Coba itu dicek lagi. Apakah sudah masuk pada anggaran 2021. Saya tidak ingin usulan yang sifatnya prioritas malah tertunda-tunda,’’ kata wali kota saat membuka kegiatan yang berlangsung di I-Club Kota Madiun itu.
Wali kota tidak ingin usulan yang tertinggal. Apalagi, itu hanya karena melihat siapa yang mengusulkan. Setiap usulan, kata wali kota, harus terakomodir tanpa melihat siapa yang mengusulkan.
‘’Patokannya jelas, berdasar prioritas. Bukan melihat siapa yang mengusulkan. Jangan hanya itu usulan orang punya kemudian didahulukan. Sedangkan, usulan dari masyarakat biasa dikalahkan padahal itu penting dan harus disegerakan. Itu tidak benar. Awas kalau sampai saya tahu,’’ tegas wali kota.
Wali kota memang memprioritaskan usulan masyarakat dari tataran bawah. Bahkan, program kunjungan kerja wali kota juga menyasar masyarakat dengan kondisi paling memprihatinkan di kelurahan tersebut. Wali kota bersama jajaran sengaja bermalam di rumah warga kurang mampu itu untuk melihat dan merasakan langsung. Sayang, program tersebut terpaksa dihentikan karena pandemi Covid-19.
‘’Kalau tidak pandemi, program tidur di rumah warga kurang mampu pasti berjalan. Saya bisa melihat dan mendengar langsung dari warga,’’ jelasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)
COMMENTS