Sunarto, S.Pd
Ketua DPRD kabupaten Ponorogo
SINYALINDONESIA, PONOROGO - Rapat paripurna DPRD Kabupaten ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Raperda RPJMD dan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 di ruang rapat lantai tiga gedung DPRD kabupaten Ponorogo Rabu, 23/6 berjalan lancar dan sukses meskipun ada jeda sebentar karena menunggu kedatangan wakil bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, SH.
Dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00 wib tersebut sedikit molor meskipun tetap terlaksana karena adanya aksi demo para pedagang pasar legi hingga membuat pimpinan dewan harus menemui pada pendemo.
Sunarto, S.Pd Ketua DPRD Kabupaten ponorogo ketika dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten ponorogo terkait Raperda RPJMD dan PUG mengaku bahwa 8 fraksi yang ada di DPRD kabupaten Ponorogo sangat mendukung dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD dan Raperda PUG untuk terus dilanjutkan.
"Hasil rapat paripurna hari ini menyatakan bahwa semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten ponorogo yang berjumlah 8 fraksi sangat mendukung Raperda RPJMD dan PUG untuk terus dilanjutkan pembahasannya."ujar Sunarto, S.Pd ketua DPRD Kabupaten ponorogo.
Itu artinya lanjut ketua DPRD Kabupaten ponorogo bahwa isu selama ini yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten Ponorogo akan menghambat Raperda RPJMD itu tak terbukti. Karena semua fraksi sangat mendukun atas Raperda RPJMD dan PUG dan itu bisa dilihat hasil pandangan umum 8 fraksi DPRD kabupaten Ponorogo.
Meskipun begitu harus diakui lanjut ketua DPRD Kabupaten ponorogo dalam penyampaian RPJMD kemarin itu ada beberapa subtantif yang belum masuk, satu misal setiap ada Raperda maka hasil fasilitasi dari Gubernur itu harus dilampirkan dan ada beberapa fraksi meminta hal itu sehingga hasilnya akan linear antara hasil fasilitasi gubernur dengan draf yang dikirim. Dirinya belum bisa memastikan apakah draf ini sudah linear dengan hasil fasilitasi gubernur.
"Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin agar RPJMD Bupati ponorogo tidak sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih. Justru kita kasihan kepada Bupati. Satu misal ketika rancangan awal RPJMD semua sepakat ADD adalah 27 persen tapi kenyataannya teksnya diubah dari anggaran dana desa."jelasnya.
Dari pengalaman tersebut kata ketua DPRD Kabupaten ponorogo pihaknya ingin menjaga bersama visi dan misi bupati Ponorogo supaya dikemudian hari tidak menjadi masalah.(Nang)
COMMENTS