 |
| Kang Bupati Sugiri Sancoko ketika sidak proyek Dam Tambak Kemangi Tonatan Ponorogo |
PONOROGO, SINYALINDONESIA – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik proyek penanggulangan banjir kota, Kamis (17/4/2025). Dalam sidak ini, Sugiri tidak hanya memantau progres pekerjaan, namun juga menemukan bangunan liar di atas fasilitas umum yang diduga menjadi lokasi praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL).
Sidak dilakukan di dua lokasi: normalisasi Dam Tambak Kemangi di Jalan Juanda dan pemasangan box cover beton di kawasan Jalan Letjend Suprapto. Sugiri didampingi Kepala BPBD Ponorogo, Masun, dan Kabid Bina Marga DPU-PKP, Shintawati.
Temuan paling mencolok terjadi di Dam Tambak Kemangi. Di lokasi ini, Sugiri melihat langsung sebuah bangunan semi permanen berukuran sekitar 4 meter × 20 meter yang menjorok ke sungai.
Bangunan tersebut dinilai mengganggu proses normalisasi karena menghalangi pengangkatan sedimen tanah yang menjadi penyebab banjir.
“Bangunan ini menghambat pekerjaan. Kami tidak bisa mengambil sedimen tanah untuk dipindahkan. Oleh karena itu, bangunan ini perlu segera ditertibkan. Dibongkar!” tegas Sugiri.
Tak hanya itu, bangunan tersebut diduga kuat menjadi tempat pemungutan retribusi liar terhadap PKL yang berjualan di sekitarnya. Informasi di lapangan menyebutkan, para PKL dimintai bayaran antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Saya minta ini diusut tuntas. Ada uang yang ditarik dari PKL yang berjualan di area ini, dan ini berlangsung dari tahun ke tahun,” ujar Sugiri.
Sugiri mengaku telah meminta Camat Ponorogo dan Lurah Tonatan untuk segera mengambil tindakan dan menyelidiki lebih lanjut dugaan pungli tersebut.
Di sisi lain, progres proyek penanggulangan banjir dinilai cukup signifikan. Di Dam Tambak Kemangi, aliran sungai sementara diputus untuk mempercepat pengangkatan sedimen.
Setelah itu, pemerintah berencana memasang pintu air guna memperlancar aliran air di kawasan padat penduduk tersebut.
“Kami ingin memastikan proyek ini berjalan tepat waktu dan berdampak langsung bagi warga,” tambah Sugiri.
Camat Ponorogo, Shandra Aji Hidayanto, yang turut hadir dalam sidak tersebut memastikan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi bupati. Ia mengaku telah langsung berkoordinasi dengan Dinas PUPKP dan pihak kelurahan.
"Intinya kami siap dan akan menindaklanjuti. Ini menjadi prioritas agar proyek berjalan lancar dan tidak ada lagi pungli," ujarnya.
Sidak ini membuka persoalan klasik di perkotaan: lemahnya pengawasan terhadap fasilitas umum, dan penguasaan ruang publik oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketidaktertiban.
Bagi Pemkab Ponorogo, langkah cepat dan tegas menjadi kunci untuk memastikan proyek strategis tidak tersandera kepentingan jangka pendek.
Penulis : Nanang
Posting Komentar